Mengerjakan tugas akhir skripsi dapat dikatakan gampang-gampang susah. Gampang
karena sekarang akses informasi dan data relatif terbuka lebar dengan adanya
internet. Apalagi jika sebuah kampus didukung dengan fasilitas online library
atau virtual library yang memadai. Akan semakin mudah jelasnya. Susah, karena
tugas akhir seperti skripsi atau penelitian membutuhan setidaknya 2 hal:
pertama, ketekunan, kedua, waktu luang untuk dapat berkonsterasi lebih.
Ketekunan dan konsentrasi di waktu luang tersebut sangat tergantung denga
kualitas dan jenis hasil penelitian yang diharapkan. Berikut ini beberapa judul
skripsi dan proposal penelitian yang boleh jadi memberi inspirasi teman-teman
akademisi Pendidikan sejarah dan Hubungan Internasional untuk segera memulai tugas
akhir tersebut.
mau yang lebih lengkap judulnya kunjungi blog di bawah ini
http://www.scribd.com/doc/31130106/Download-Skripsi-Hubungan-Internasional
1. PERANAN INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI 2001 (2002)
2. KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3. PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4. PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
5. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC – ERA CLINTON (1997)
6. EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN (THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8. PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9. KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10. DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT) (2002)
12. PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14. POST PROGRAM MONITORING (PPM) SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15. THE INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA – IRAN RELATION (1999)
16. DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17. BANK DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA (1967 – 1990) (1997)
18. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20. STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21. KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22. KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23. HUB. AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25. KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26. POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED (2005)
27. KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28. DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS (2005)
29. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004) (2006)
31. KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2000)
32. HUB. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH. 2005 (2006)
33. DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
34. UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36. PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI 1986-1912 (2007)
37. KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA (1999)
38. STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL (2007)
39. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40. KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA – 07
41. PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
42. ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA) 2005
43. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
44. POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46. PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
mau yang lebih lengkap judulnya kunjungi blog di bawah ini
http://www.scribd.com/doc/31130106/Download-Skripsi-Hubungan-Internasional
1. PERANAN INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI 2001 (2002)
2. KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3. PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4. PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
5. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC – ERA CLINTON (1997)
6. EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN (THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8. PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9. KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10. DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT) (2002)
12. PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14. POST PROGRAM MONITORING (PPM) SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15. THE INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA – IRAN RELATION (1999)
16. DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17. BANK DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA (1967 – 1990) (1997)
18. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20. STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21. KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22. KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23. HUB. AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25. KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26. POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED (2005)
27. KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28. DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS (2005)
29. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004) (2006)
31. KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2000)
32. HUB. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH. 2005 (2006)
33. DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
34. UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36. PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI 1986-1912 (2007)
37. KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA (1999)
38. STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL (2007)
39. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40. KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA – 07
41. PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
42. ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA) 2005
43. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
44. POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46. PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
|
1/AJ
|
KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TTG
INVESTASI ASING SEJAK DIBERLAKUKANNYA LFDI 1987
|
UGM 2002
|
|
2/AJ
|
PERAN ASEAN DLM PENYELESAIAN
KONFLIK DALAM NEGERI KAMBOJA (TAHAP PRA NEGOSIASI)
|
UGM 1998
|
|
3/AJ
|
NIKARAGUA DLM PROSES
TRANSISI MENUJU DEMOKRASI
|
UGM 2002
|
|
4/AJ
|
IMPLEMENTASI PROGRAM NUKLIR
INDIA-PAKISTAN DLM PERSPEKTIF RIVALITAS KEDUA NEGARA DI ASIA SELATAN
|
UMY 1994
|
|
5/AJ
|
UPAYA PRESIDEN GEORGE W. BUSH DLM
MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER
2001
|
UMY 2003
|
|
6/AJ
|
PERBANDINGAN SISTEM POLITIK DI
BELANDA DAN AUSTRALIA (STUDI KASUS : PENGESAHAN UNDANG-UNDANG
EUTHANASIA)
|
UMY 2003
|
|
7/AJ
|
INDONESIA DI DLM GERAKAN NON BLOK
DI BAWAH ORDE LAMA DAN ORDE BARU
|
UGM 1990
|
|
8/AJ
|
PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH
AMERIKA SERIKAT THD MYANMAR 1997
|
UPN 2003
|
|
9/AJ
|
KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM
PERANG VIETNAM 1961-1968
|
UMY 2003
|
|
10/AJ
|
POLITIK LUAR NEGERI SOVIET RUSIA
PADA MASA KEKUASAAN STALIN
|
UGM 1970
|
|
11/AJ
|
ISLAM HAK-HAK AZASI MANUSIA :
PERBEDAAN VISI DAN TRADISI STUDI KASUS (IRAN MASA KEPEMIMPINAN AYATULLAH
RUHULLAH KHOMEINI)
|
UMY 2002
|
|
12/AJ
|
KEMENANGAN KEMBALI ROBBERT MUGABE
PADA PEMILU 2002 DI ZIMBABWE
|
UPN
|
|
13/AJ
|
PERANAN UNMIK DLM MEMULIHKAN
KEADAAN DI KOSOVO PACA KONFLIK
|
UPN
|
|
14/AJ
|
UPAYA REUNIFIKASI KOREA STUDI
KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
|
UPN 2001
|
|
15/AJ
|
PROSPEK E-COMMERCE DLM POLITIK
PERDAGANGAN INTERNASIONAL USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA
|
UMY 2005
|
|
16/AJ
|
GLOBALISASI DLM PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA BARAT DAN ISLAM
|
UMY 2004
|
|
17/AJ
|
LATAR BELAKANG KEMENANGAN GLORIA
MACAPAGAL ARROYO DLM PEMILU TH 2004 DI FILIPINA
|
UPN 2005
|
|
18/AJ
|
UPAYA REUNIFIKASI KOREA : STUDI
KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
|
UPN 2001
|
|
19/AJ
|
KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA GREAT
POWERS DLM PEMBENTUKAN REZIM WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (WMD)
|
UMY 2004
|
|
20/AJ
|
PANDANGAN OSAMA BIN LADEN TTG
POLITIK DUNIA (OSAMA BIN LADENS VIEWS ON WORLD POLITIC)
|
UMY 2005
|
|
21/AJ
|
DOMINASI THE UNITED MALAYS
NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLMN PERPOLITIKAN MALAYSIA
|
UPN 2005
|
|
22/AJ
|
REAKSI GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN
THD KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR (1978-1995)
|
UPN 2003
|
|
23/AJ
|
KERJASAMA MILITER ANTARA
PEMERINTAH RI DG PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TH 1996-2003
|
UPN 2005
|
|
24/AJ
|
HAMBATAN INTEGRASI SOSIAL GENERASI
KEDUA IMIGRAN TURKI DI JERMAN
|
UPN 2005
|
|
25/AJ
|
KERJASAMA PARIWISATA INTERNASIONAL
: STUDI KASUS STRATEGI KAMPANYE NO CHILD SEX TOORISM
|
UPN
|
|
26/AJ
|
PERGESERAN ORIENTASI
KEBIJAKAN
|
|
|
27/AJ
|
FAKTOR-FAKTOR YG MELATAR BELAKANGI
PALESTINA (PLO0 MENERIMA UPAYA DAMAI MELALUI KONSEP PETA JALAN PERDAMAIAN (ROADMAP)
ISRAEL-PALESTINA
|
UPN 2006
|
|
28/AJ
|
KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM
KONFLIK DI PAPUA BARAT
|
UPN 2001
|
|
29/AJ
|
RUTE PEREMPUAN MASUK DUNIA
KEPEMIMPINAN POLITIK : STUDI KOMPARASI ANTARA CORAZON COJUANGGO AQUINO DAN
MARGARET ROBERTS THATCER
|
UGM 2006
|
|
30/AJ
|
FAKTOR INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN
INDONESIA MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN HAM PADA MASA PEMERINTAHAN
SUHARTO
|
UGM 2006
|
|
31/AJ
|
KEBIJAKAN NEGERI AMERIKA SERIKAT
DI ASIA PASIFIK ERA PRESIDEN BILL CLINTON
|
UMY 2005
|
|
31/AJ
|
HUBUNGAN RUSIA DG NEGARA-NEGARA
BALTIK PASCA BERGABUNGNYA NEGARA-NEGARA BALTIK KE DLM NATO
|
UPN 2006
|
|
32/AJ
|
PROSPEK INVESTASI ASING DI KAB.
BANGKA BARAT DLM ERA OTONOMI DAERAH
|
UMY 2007
|
|
33/AJ
|
POTENSI DOMINASI JERMAN PADA
BIDANG POLITIK DI UNI EROPA SETELAH REUNIFIKASI
|
UMY 2005
|
|
34/AJ
|
FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN JOHN
HOWARD PADA PEMILU AUSTRALIA OKTOBER 2004
|
UPN 2006
|
|
35/AJ
|
PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP
FENOMENA KEKERASAN POLITIK DI INDIA
|
UMY 2007
|
|
36/AJ
|
POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP
GEORGE PADA MASA PEMERINTAHAN SAAKASHVILLI
|
UPN 2007
|
|
37/AJ
|
PERAN PEMERINTAH DLM MENGHADAPI
PENANAMAN MODAL ASING DAN KEMANDIRIAN BANGSA (STUDI KASUS PT FREEPORT
INDONESIA DI MIMIKA PAPUA)
|
2007
|
|
38/AJ
|
KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN INDONESIA PASCA KERJASAMA DG CGI
|
UPN 2008
|
|
39/AJ
|
LATAR BELAKANG CINA MEMBERLAKUKAN
UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN THD TAIWAN
|
UPN 2008
|
|
40/AJ
|
PERSPEKTIF ISLAM THD GERAKAN
FEMINISME YG MENUNTUT KESETARAAN GENDER (STUDI KASUS : PERSPEKTIF HIZBUT
TARIR THD FEMINISME)
|
UMY 2005
|
|
41/AJ
|
DAMPAK KEBERADAAN LEMBAGA
AUSTRALIA QUARANTINE AND INSPECTOR SERVICE (AQIS) PASCA TRAGEDI WTC 11
SEPTEMBER 2001 THD EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA
|
UMY 2005
|
|
42/AJ
|
KEMENANGAN PARTAI KOALISI LIBERAL
–NASIONAL DLM PEMILU 2004 DI AUSTRALIA
|
UMY 2005
|
|
43/AJ
|
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DLM
ASEAN REGIONAL FORUM
|
UMY 2004
|
|
44/AJ
|
DOMINASI THE UNITED MALAYS
NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLM PERPOLITIKAN MALAYSIA
|
|
|
45/AJ
|
PENOLAKAN AUSTRALIA DLM
PERUNDINGAN PENENTUAN BATAS LAUT DI CELAH TIMOR
|
UPN 2005
|
|
46/AJ
|
KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DLM
MENGATASI PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA
TIMOR LESTE
|
UPN 2008
|
|
47/AJ
|
STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DLM MEMBANGUN KEKUATAN DUKUNGAN DI LUAR NEGERI
|
UMY 2004
|
|
48/AJ
|
UPAYA PBB MENANGANI KONFLIK ETNIS
DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
|
UPN 2008
|
|
49/AJ
|
STATE SPONSORED TERRORISM DLM
POLITIK LUAR NEGERI DI UNI SOVIET PADA ERA BREZHNOV : EVALUASI MENGENAI
KETERLIBATAN UNI SOVIET DLM AKTIVITAS TETRORISME DI EROPA BARAT
|
UGM 2004
|
|
50/AJ
|
PENOLAKAN AS TERHADAP PEMBENTUKAN
DEWAN HAM PBB
|
UPN 2007
|
|
51/AJ
|
PENETRASI JEPANG DAN OTOSENTRISMA
PEMBANGUNAN DI KOREA SELATAN
|
UGM 1996
|
|
52/AJ
|
HUBUNGAN KERJASAMA RUSIA-INDONESIA
DI BAWAH PEMERINTAHAN VLADIMIR PUTIN
|
UPN 2008
|
|
53/AJ
|
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
SIMBOL KADAULATAN YG MULAI MEMUDAR (PERSPEKTIF HUBUNGAN PERBATASAN INDONESIA
MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR)
|
UMY 2007
|
|
54/AJ
|
KURDISTAN UNTUK KURDI (STUDI KASUS
: GERAKAN KEKERASAN PARTIYA KAR KEREN KURDISTAN ATAU PKK DI TURKI)
|
UMY 2007
|
|
55/AJ
|
UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN
SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
|
UPN 2009
|
|
56/AJ
|
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PADA
SERANGAN ISRAEL KE LEBANON TH 2006
|
UPN 2008
|
|
57/AJ
|
LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PARTAI
BURUH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN AUSTRALIA PADA
PEMILU FEDERAL TH 2007
|
UPN 2009
|
|
58/AJ
|
MUNDURNYA PERVES MUSHARRAF SBG
PRESIDEN PAKISTAN PD TGL 18-8-08
|
UPN 2009
|
|
59/AJ
|
UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN
SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
|
UPN 2009
|
|
60/AJ
|
KONFLIK PEMANFAATAN PULAU PASIR
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
|
UPN 2009
|
|
61/AJ
|
KERJASAMA PELAKU BISNIS WISATA
BALI DAN YK MENINGKATKAN FREKUENSI KUNJUNGAN WISATA ASING
|
UPN 2005
|
|
62/AJ
|
LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI
PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
|
UPN 2009
|
|
63/AJ
|
PENGARUH ASEAN TOURISM FORUM (ATF)
2002 THD TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA KE INDONESIA
|
UMY 2002
|
|
64/AJ
|
LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI
PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
|
UPN 2009
|
|
65/AJ
|
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DLM
LIBERALISASI SEKTOR MIGAS (STUDI KASUS : PROSES TERBENTUKNYA UU MIGAS NO 22
TH 2001)
|
UGM 2009
|
|
66/AJ
|
PENGARUH FRETELIN SBG PARTAI
OPOSISI THD LEGITIMASI RAKYAT TIMOR LESTE KPD PEMERINTAHAN PM XANANA
GUSMAO
|
UMY 2008
|
|
67/AJ
|
STRATEGI CINA MEMPERTAHAN TAIWAN
|
UGM 2009
|
|
68/AJ
|
KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA DLM
MEMBERLAKUKAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI PROP LINXIA
|
UPN 2007
|
|
69/AJ
|
PERAN WETLANDS INTERNASIONAL DLM
UPAYA MELESTARIKAN HUTAN GAMBUT DO INDONESIA
|
UPN 2009
|
|
70/AJ
|
LATAR BELAKANG KERUSUHAN DI PANTAI
CRONULTA –AUSTRALIA TH 2005
|
UPN 2008
|
|
71/AJ
|
PERAN PBB DLM PROSES PEMBENTUKAN
INSTITUSI KEAMANAN DI TIMOR LESTE
|
UPN 2009
|
|
72/AJ
|
REALISASI KONVENSI INTERNASIONAL
MENGENAI PENANGANAN NARAPIDANA DI INDONESIA
|
2006
|
|
73/AJ
|
DUKUNGAN AS DAN UNI EROPA TERHADAP
PROSES KEMERDEKAAN KOSOVO DARI SERBIA 2008
|
2009
|
|
74/AJ
|
DISKRIMINASI WARGA MUSLIM BELANDA
PASCA KEBIJAKAN INTEGRASI NASIONAL TH 1983
|
2009
|
|
75/AJ
|
LATAR BELAKANG KEKALAHAN MANMOON
ABDUL GAYOON PADA PEMILU PRESIDEN DI MALADEWA TH 2008
|
2008
|
|
76/AJ
|
LATAR BELAKANG UPAYA KUDETA
DI TIMOR LESTE
|
2009
|
|
77/AJ
|
UPAYA PEMERINTAH DATI II KAB.
MIMIKA MENGUNDANG INVESTOR ASING DI ERA OTONOMI DAERAH
|
2007
|
|
78/AJ
|
SAMA DG NO 73
|
|
|
79/AJ
|
KERJASAMA UNI EROPA DAN INDONESIA
DLM MENGATASI ILLEGAL LOGGING
|
2009
|
|
01/AJ
|
PERANAN BOEDI OETOMO DLM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
(1908-1930) DAN SEGI PAEDAGOGISNYA
|
|
|
02/AJ
|
SEKITAR PENGAKUAN KEDAULATAN RIS OLEH BELANDA
|
|
|
03/AJ
|
PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN RI TH 1950
|
|
|
04/AJ
|
PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DI/TII SM KARTOSUWIRYO DI JAWA
BARAT TH 1950-1962
|
|
|
05/AJ
|
PERJUANGAN SUDIRMAN DLM PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA
1945-1949
|
|
|
06/AJ
|
KEMENANGAN PARTAI BURUH DI BAWAH PERDANA MENTERI BOB
HAWKE 1983-1991
|
|
|
07/AJ
|
PERJUANGAN TNI DLM AGRESI BELANDA KE I DI YK
|
|
|
08/AJ
|
PERANAN ARNOLD MONONUTU DLM PERHIMPUNAN INDONESIA TH
1923-1927
|
|
|
09/AJ
|
PERALIHAN SISTEM PENDIDIKAN KOLONIAL KE SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL TH 1900-1945
|
|
|
10/AJ
|
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO TH
1952-1953
|
|
|
12/AJ
|
PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI MADIUN 1948 DAN SEGI
PAEDAGOGIS
|
|
|
13/AJ
|
SITUASI YOGYAKARTA SEKITAR AGRESI MILITER BELANDA II
DAN SEGI-SEGI PAEDAGOGISNYA
|
|
|
14/AJ
|
DWI FUNGSI ABRI DLM TONGGAK ORDE BARU 1966
|
|
|
15/AJ
|
INTEGRASI TIMOR TIMUR KE DLM WILAYAH NEGARA KESATUAN RI
1976
|
|
|
16/AJ
|
PNI DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA TH 1927-1934
|
|
|
17/AJ
|
PERANAN MOH HATTA PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER DI
INDONESIA TH 1950-1957
|
|
|
11/AJ
|
KONFLIK ANTAR ETNIS DI SAMBAS TH 1999
|
2003
|
|
20/AJ
|
KEHIDUPAN POLITIK AUSTRALIA SETELAH TERBENTUKNYA NEGARA
FEDERASI TH 1901-1914
|
|
|
21/AJ
|
PERANAN PANGLIMA BESARJENDRAL SUDIRMAN PADA MASA PERANG
KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949
|
|
|
22/AJ
|
PERKEMBANGAN SEJARAH KERAJAAN MATARAM KOTAGEDE CIRCA
1600 AD
|
|
|
23/AJ
|
PERLAWANAN ANTARA PETA BLITAR THD JEPANG TH 1945
DITINJAU DARI HISTORIS DAN PAEDAGOGIS
|
|
|
24/AJ
|
PENETRASI BANGSA PORTUGIS DI MALUKU (TABS)
|
|
|
27/AJ
|
SEKITAR PERJUANGAN INDISCHE PARTIJ (TABS)
|
|
|
28/AJ
|
GAGASAN PEMBENTUKAN REPUBLIK AUSTRALIA SEJAK GOUGH
WHITLAM SAMPAI PAUL KEATING 1975-1997
|
2000
|
|
29/AJ
|
DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966 (TINJAUAN DARI SEGI
POLITIK)
|
2005
|
|
30/AJ
|
NASIONALISME MOHAMMAD HATTA ANTARA 1945-1946
|
2004
|
|
31/AJ
|
DEWAN NASIONAL PADA MASA KABINET DJUANDA A957-1959
(TABS)
|
2001
|
|
32/AJ
|
PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA SAMPAI PARTAI
KOMUNIS INDONESIA TH 1914-1923
|
2007
|
|
33/AJ
|
SIKAP DAN PEMIKIRAN KHA DAHLAN (1896-1914)
|
2003
|
|
34/AJ
|
PERKAWINAN CAMPUR ANTARA ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI
PASCA 1965 (STUDI KASUS ORANG TIONGHOA DAN JAWA DI CILACAP)
|
2007
|
|
35/AJ
|
KONSEP POLITIK LUAR NEGARA BEBAS AKTIF DALAM
KONFRONTASI INDONESIA MALAYSIA TH 1963-1966 (KAJIAN HISTORIS)
|
2008
|
|
36/AJ
|
PERANAN LENIN DALAM REVOLUSI RUSIA TH 1917
|
2008
|
|
37/AJ
|
||
|
38/AJ
|
FENOMENA PENGANTIN PESANAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI
SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT
|
2009
|
|
39/AJ
|
PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
|
2008
|
|
40/AJ
|
PERANAN KH MAS MANSUR DALAM MUHAMMADIYAH TH 1921-1946
|
2009
|
|
41/AJ
|
PERISTIWA RAWGEDE DI KARAWANG (1947-1950)
|
2009
|
|
42/AJ
|
PERISTIWA TERBENTUKNYA NEGARA REPUBLIK DEMOKRASI TIMOR
LESTE
|
PGRI 2008
|
|
43/AJ
|
MIGRASI BANGSA INGGRIS DAN PENGARUHNYA DIBIDANG POLITIK
DI AMIRIKA UTARA TERHADAP KEMERDEKAAN AMERIKA SERIKAT
|
2009
|
|
44/AJ
|
PENRANAN SUTAN SYAHRIR DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA RI
TAHUN 1945-1947
|
2009
|
|
45/AJ
|
PERANAN DR SUTOMO DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
|
200846/AJ
|
|
46/AJ
|
PERJUANGAN MENGEMBALIKAN IRIAN BARAT KE NEGARA KESATUAN
RI
|
2009
|
|
47/AJ
|
PENGARUH PELAKSANAAN CULTUUR STELSEL TERHADAP KEHIDUPAN
PERKEBUNAN DI JAWA
|
2009
|
|
48/AJ
|
PERKEMBANGAN PERS DAN PERANNYA DALAM PERGERAKAN
NASIONAL
|
2009
|
|
49/AJ
|
ETNIS CINA DAN PERANANNYA DALAM PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN DI SEMARANG TH 1906-1930
|
2009
|
|
50/AJ
|
PANGLIMA BESAR JENDRAL SOEDIRMAN PADA MASA PERANG
KEMERDEKAAN TH 1945-1949
|
2009
|
|
51/AJ
|
PERANAN
MILITER DALAM POLITIK INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI TERPIMPIN
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar